MEDAN
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Demokrat Anti Korupsi (LSM GARDASI) mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara.
Melalui laporan bernomor 020/LP-TIPIKOR/LSM-GARDASI/X2026, tertanggal 29 Oktober 2026, GARDASI menyoroti tujuh paket kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp9.041.378.600 atau sekitar Rp9,04 miliar.
Tujuh paket tersebut meliputi belanja tenaga kebersihan, tenaga keamanan, internet dan jaringan kantor, ATK dan penggandaan, pemantauan kualitas lingkungan hidup, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan dan pencegahan pencemaran.
GARDASI mempertanyakan kesesuaian antara anggaran dan realisasi pekerjaan. Sejumlah hal yang diminta untuk diperiksa antara lain pembayaran tenaga kerja, kualitas layanan internet, pengadaan ATK, penggunaan bahan laboratorium, hingga pengadaan dan penanaman 150.000 bibit mangrove serta 40.000 bibit produktif.
Menurut GARDASI, pemeriksaan tidak boleh hanya berdasarkan dokumen administrasi. Aparat penegak hukum harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah seluruh kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai anggaran dan ketentuan.
Polda Sumut Diminta Usut Tuntas
GARDASI mendesak Kapolda Sumatera Utara melalui Ditreskrimsus Subdit III Tipidkor memeriksa seluruh dokumen anggaran, kontrak, BAST, SP2D, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Koordinator Lapangan GARDASI, Arnol Marpaung, menegaskan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun.
“Jika terbukti ada tindak pidana korupsi, tangkap dan adili! Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Uang rakyat harus diselamatkan dan setiap pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas GARDASI.
Gubernur Sumut Diminta Copot Pejabat yang Terbukti Terlibat
Selain mendesak Polda Sumut, GARDASI juga meminta Gubernur Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap pejabat di lingkungan DLHK Sumut apabila terbukti terlibat dalam penyimpangan anggaran tersebut.
GARDASI meminta Gubernur tidak melindungi atau mempertahankan pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Pejabat yang terbukti terlibat diminta segera dicopot dari jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika para terduga terpanggil oleh Penegak hukum dalam hal ini polda sumut, kami meminta gubernur untuk menonaktifkan para terduga dari jabatannya. “Jabatan adalah amanah, bukan tempat berlindung.
Jika terbukti terlibat, segera copot! Jangan biarkan uang rakyat dirugikan dan jangan ada pejabat yang kebal hukum,” tegas GARDASI.
GARDASI menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut dan meminta DLHK Sumut memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
TANGKAP DAN ADILI JIKA TERBUKTI! COPOT PEJABAT YANG TERLIBAT! USUT TUNTAS DEMI MENYELAMATKAN UANG RAKYAT!
Tinggalkan Balasan