Simalungun
- Awak media timsus88 melintasi jalan penuh kubangan dalam,di hari Jumat 18/9/2026 Masyarakat raja maligas kecamatan Huta Bayu raja berkeras untuk janji Bupati Simalungun masalah jalan lintas raja maligas sangatlah hancur lobang dalam dan berlumpur, mengakibatkan aktfitas para petani berkurang lancar akibat hancurya jalan.begitu juga perjalanan bus dan anak sekolah selalu terhambat pengedara sepeda motor banyak berjatuhan di kubangan jalan rusak.
- Masyarakat komplin juga dalam pengutipan pajak bumi padahal jalan hancur lebur,untuk perhatiannya dari DPRD dan Bupati Simalungun supaya turun meninjau jalan kubangan air kolam lintas raja maligas diperkirakan sudah bisa buat bibit ikan lele anggapan dari masyarakat setempat dan bis juga menanamkan padi dan pohon pisang supaya bisa bayar pajak bumi Simalungun sekitarnya.
- Sampai saat ini belum ada respon ada apa sebenarnya pertanyaan bagi warga setempat,mohon buat bapak bupati simalungun kasih petunjuk kepada masyarakat kecil dan buat tanggapan yang pasti semoga hati terbuka dan kasih yang terbaik.
- http://Kutipan semoga hati bupati Simalungun terbuka
-
Aturan Hukum Jalan Rusak
- Kewajiban Perbaikan: Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, penyelenggara jalan (pemerintah pusat atau daerah) wajib memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
- Tanda Peringatan: Jika belum sempat diperbaiki, penyelenggara wajib memasang tanda atau rambu peringatan di lokasi jalan rusak.
- Sanksi Pidana: Pejabat yang lalai dan membiarkan jalan rusak hingga menyebabkan kecelakaan, luka berat, atau kematian dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda (Pasal 273 UU LLAJ).
- Gugatan dan Uji Materi: Terdapat permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait kejelasan definisi “jalan rusak” dalam UU LLAJ agar hak atas keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.
Tinggalkan Balasan