Breaking News

Pertamina diduga bermain BBM pertalite bersama para masyarakat di tempat dengan memakai jerigen. 35 liter bawa uncang kendaraan roda dua

2026 09 21 15.37.57 25 Jalan Tarutung Padang Sidempuan
Bagikan
Lihat Tersimpan

Pahae Tarutung.

Terpantau awak media timsus88 hari Senin 21/9/2026 di lokasi areal Pertamina BBM pertalite dan solar dimainkan dengan memakai jerigen 35 literan muat pakai uncang roda dua dan mobil tap isi di dalam semua jerigen 35 literan.

Untuk segera di pantau untuk pengisian BBM di tempat.disitu Mapia BBM membuat masyarakat kecil kewalahan sewaktu mau isi kesetiap kendaraan BBM menjadi langkah di tempat karna sudah dikuasai para Mapia BBM di tempat,untuk pemerintah setempat secepatnya tindak lanjutin untuk para Mapia BBM di lokasi.

Pengawas BBM pun di tempat tidak mau tau gmn rasa masyarakat akibat BBM habis cepat kemana rimbanya.polres di tempat secepatnya di proses tindak lanjutin permainan para orang dalam Pertamina tersebut.kita awak media juga datang mempertayakan tidak open hanya petugas buat cara agar terhindar dari kita media saat memantau kinerja pengisi BBM di tempat.

    Dasar hukum utama untuk menjerat para “pemain” atau pelaku penyalahgunaan BBM (seperti penimbunan, pelangsiran, dan penjualan BBM subsidi secara ilegal) bukan diatur langsung dalam UUD 1945, melainkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 
Namun, filosofi dan landasan tertinggi dari aturan ini berakar pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (termasuk minyak bumi/BBM) dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Berikut adalah rincian sanksi dan aturan hukum yang digunakan aparat untuk menindak para pemain BBM ilegal di SPBU Pertamina:

1. Sanksi Pidana Penyalahgunaan BBM (UU Migas)

Berdasarkan Pasal 55 UU Migas, siapa saja yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dijatuhi hukuman berupa: 

  • Pidana penjara paling lama 6 tahun.

  • Denda finansial paling banyak Rp60 miliar. 

Aturan ini berlaku bagi pelaku pelangsiran menggunakan tangki modifikasi, penimbun BBM subsidi, penyedia gudang ilegal, hingga oknum petugas SPBU yang bekerja sama dengan mafia tambang atau industri. 

2. Aturan Pengalokasian Konsumen BBM Subsidi

Kriteria mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh membeli BBM subsidi diatur secara spesifik melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta perubahannya. 

  • Industri besar seperti sektor pertambangan dan perkebunan dilarang keras menggunakan solar subsidi dan wajib menggunakan solar industri. 

3. Ketentuan Penyelewengan Sistem Barcode (Digital)

Untuk membatasi ruang gerak para “pemain”, Pertamina memberlakukan sistem QR Code melalui program Subsidi Tepat. Penyalahgunaan seperti pemalsuan plat nomor atau bertukar QR Code untuk menimbun BBM dapat langsung ditindak secara pidana karena memenuhi unsur manipulasi data dan pelanggaran hukum distribusi.
Penulis

admin@123

REDAKSI

M.SIAHAAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *