PAJAK 2019–2022 TEMUAN BPK 2024–TW III 2025 SUDAH DIBAYAR WARGA, RP415 JUTA PBB-P2 BELUM MASUK KAS DAERAH

SIMALUNGUN

Uang pajak disebut sudah dibayarkan warga. Namun, berdasarkan temuan BPK Perwakilan Sumatera Utara, Rp415.292.403 hasil pemungutan PBB-P2 belum disetorkan ke kas daerah. Temuan tersebut muncul dalam pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun periode 2024 sampai Triwulan III 2025.

TAHUN PAJAK: 2019–2022. BPK mencatat 82 Nomor Objek Pajak (NOP) milik 13 wajib pajak yang disebut telah melakukan pembayaran PBB-P2 secara tunai kepada Kepala UPT BPKPD Kecamatan Bosar Maligas. Total pembayaran yang disebut telah dipungut mencapai Rp473.352.931.

HASIL TEMUAN BPK: 2024–TW III 2025. Dari total tersebut, baru Rp58.060.528 yang disebut telah disetorkan ke kas daerah. Sementara Rp415.292.403 belum disetorkan. Dalam pemeriksaan BPK, dana tersebut disebut “disimpan oleh yang bersangkutan.”

Akibat kondisi tersebut, 82 NOP masih tercatat sebagai piutang PBB-P2, meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, wajib pajak disebut telah melakukan pembayaran. Di sinilah persoalan menjadi penting: uang telah dipungut dari masyarakat, tetapi pencatatan dan penyetorannya ke kas daerah tidak seluruhnya terjadi sebagaimana mestinya.

Catatan penting: tahun pajak dan tahun temuan berbeda. Angka Rp415,2 juta berkaitan dengan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2019–2022. Persoalan tersebut kemudian menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK periode 2024 sampai Triwulan III 2025. Jadi, bukan berarti Rp415 juta tersebut merupakan penerimaan pajak tahun 2024 atau 2025.

Dari perspektif hukum, temuan BPK bukan putusan pengadilan dan bukan vonis tindak pidana. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menelusuri persoalan pemungutan, penyetoran, pencatatan, dan pertanggungjawaban dana. Jika kemudian ditemukan unsur perbuatan pidana, penilaiannya tetap harus dilakukan melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan bukti yang sah.

BPK merekomendasikan tindak lanjut melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Namun pertanyaan publiknya lebih jauh: mengapa pembayaran PBB-P2 yang disebut telah dilakukan sejak 2019–2022 masih tercatat sebagai piutang ketika persoalan itu ditemukan dalam pemeriksaan BPK 2024–2025? Bagi warga yang pernah membayar PBB-P2 secara tunai pada periode tersebut, cek kembali bukti pembayaran dan status NOP. Jangan sampai pajak sudah dibayar, tetapi secara administrasi masih tercatat sebagai utang.