Sipare pare
Terpantau awak media timsus88 di pombensin hari Selasa 29/9/2026 menerima banyak jerigen 35 liter membuat para pengemudi antri pengisian BBM di tempat,mohon buat pengawas BBM di tempat untuk pengisian di jaga ketat buat masyarakat di lokasi pombensin sesuai aturan dari pemerintah bawa surat ijin dari kepala desa masing-masing agar tidak ada keributan bagi pengisi BBM.
Berhubung kita pertanyakan pengawas di tempat tidak ada entah kemana.mohon buat menejer pombensin di tempat untuk perintahkan karyawan/pengawas pengisi BBM agar tidak ada permainan BBM untuk kesempatan,
Aturan hukum yang dimaksud adalah Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang secara resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) per kendaraan per hari mulai 1 April 2026. Istilah “permainan” dalam konteks ini merujuk pada regulasi ketat pemerintah untuk menindak penyelewengan, penimbunan, serta praktik kecurangan (seperti fenomena “pengetap” eceran) agar subsidi energi lebih tepat sasaran.
Berdasarkan keputusan resmi tersebut, rincian kuota harian pengisian BBM subsidi di SPBU diatur sebagai berikut:
| Jenis Kendaraan | Kuota Pertalite (Per Hari) | Kuota Biosolar (Per Hari) |
|---|---|---|
| Kendaraan Roda 4 Pribadi | Maksimal 50 Liter | Maksimal 50 Liter |
| Angkutan Umum Roda 4 | Maksimal 50 Liter | Maksimal 80 Liter |
| Angkutan Umum Roda 6 atau lebih | – | Maksimal 200 Liter |
| Kendaraan Pelayanan Umum (Ambulans, Damkar, dll) | Maksimal 50 Liter | Maksimal 50 Liter |
Ketentuan Tambahan yang Wajib Dipatuhi:
- Pencatatan QR Code & Plat Nomor: Pembelian wajib menggunakan barcode MyPertamina yang terintegrasi dengan nomor polisi kendaraan guna mencegah pengisian berulang secara ilegal.
- Konsekuensi Kelebihan Kuota: Apabila pengisian melewati batas liter harian di atas, sistem SPBU otomatis menghitung kelebihannya menggunakan harga BBM non-subsidi.
- Sanksi Hukum Pidana: Menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) Pasal 55, pelaku penyalahgunaan, penimbunan, atau niaga BBM subsidi ilegal diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda hingga Rp60 miliar.
Tinggalkan Balasan