Parlilitan
Berawal dari tuduhan culik anak Kuasa hukum korban, Aleng Simanjuntak, S.H., menyebut perkara tersebut berkaitan dengan munculnya tuduhan bahwa para korban membawa atau menculik anak berinisial CABS di hari Rabu 30/9/2026.
Menurut keterangan pihak korban, Willy merupakan ayah kandung anak tersebut.
Aleng meminta polisi tidak hanya mengusut aksi kekerasan yang menimpa kliennya, tetapi juga membongkar secara utuh bagaimana tuduhan penculikan itu muncul hingga berujung pada aksi massa.
“Hubungan keluarga dan rangkaian kejadian ini harus diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, saksi dan bukti lainnya,” ujar Aleng, Jumat (2/10/2026).
Ia meminta penyidik mengidentifikasi satu per satu pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan, termasuk apabila terdapat pihak yang diduga memprovokasi massa.
“JANGAN HAKIMI ORANG DENGAN AMUKAN MASSA”
Aleng menegaskan, dugaan penculikan tidak boleh menjadi pembenaran bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan.
Jika terdapat persoalan mengenai hubungan orang tua dan anak maupun hak membawa anak, kata dia, penyelesaiannya harus ditempuh melalui pemeriksaan identitas, dokumen, keterangan para pihak serta mekanisme hukum.
“Siapa pun tidak berhak menghakimi seseorang melalui amukan massa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan tuduhan yang belum terverifikasi. Jika nantinya ditemukan adanya pihak yang dengan sengaja menyebarkan tuduhan yang diketahuinya tidak benar, persoalan tersebut diminta diproses berdasarkan mekanisme hukum.
- Pasal 170 KUHP (Pengeroyokan secara terang-terangan): Digunakan jika warga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (seperti merusak mobil korban). Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun 6 peradilan, dan bisa meningkat hingga 7 sampai 9 tahun jika menyebabkan luka berat atau kematian.
- Pasal 351 KUHP (Penganiayaan): Jika pengeroyokan dilakukan secara spesifik hingga mengakibatkan korban luka-luka.
- Pasal 406 KUHP (Perusakan Barang): Berlaku jika amukan warga merusak properti milik korban, seperti kendaraan atau mobil yang dihentikan paksa.
- Pasal 310 atau 311 KUHP (Pencemaran Nama Baik / Fitnah): Menuduh seseorang melakukan tindak pidana di depan umum padahal tuduhan tersebut tidak benar.
- Pasal 160 KUHP (Penghasutan): Jika teriakan atau provokasinya secara langsung menggerakkan massa untuk melakukan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum terhadap korban.
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-XXI/2023, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “barang siapa” dalam kasus membawa pergi anak mencakup orang tua kandung.
- Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1/2023) yang mulai berlaku per Januari 2026, tindakan membawa kabur anak kandung sendiri dari kekuasaan pengasuh atau pemegang hak asuh yang sah tanpa izin diatur dalam Pasal 452 UU 1/2023 dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun.
- Catatan: Masalah hak asuh ini murni merupakan ranah hukum keluarga/pidana khusus dan bukan wewenang warga untuk menyelesaikannya dengan kekerasan di jalan raya.
Tinggalkan Balasan