Buat pemerintah simalungun tolong di pantau jalan lintas raja maligas sangat hancur kecamatan Huta Bayu raja kabupaten simalungun

SIMALUNGUN
Diberitakan saat ini pemantauan sehari hari tiap hari kita lewati jalan lintas raja maligas kecamatan hutabayu raja kabupaten Simalungun sangat hancur membuat banyak terhalang para petani dan anak sekolah banyak tercebur akibat lobang dalam di banjir bandang air dari hujan dan paret.permintaan dari masyarakat setempat agar diperbaiki oleh pemerintah jangan hanya meminta pajak bumi,agar di perhatikan untuk warga membuat aktfitas terganggu.
Akses mobilitas publik di Jalan Lintas Nagori Raja Maligas, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun kini berada dalam titik nadir kerusakan. Infrastruktur vital yang menjadi urat nadi perekonomian dan pendidikan kawasan tersebut dibiarkan hancur lebur tanpa sentuhan perbaikan selama bertahun-tahun, memicu gelombang kekecewaan mendalam terhadap responsivitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan pemantauan dan investigasi langsung di lapangan, bentang jalan lintas utama ini telah mengalami degradasi fisik yang ekstrem. Kerikil dan lapisan aspal yang mengelupas berganti menjadi rangkaian lubang menganga dengan kedalaman yang sangat membahayakan. Ketika curah hujan tinggi mengguyur kawasan ini, buruknya tata drainase seketika mengubah jalan raya menjadi rantai kubangan banjir berlumpur menyerupai kolam besar.
Ancaman Nyata bagi Pendidikan dan Ekonomi Tani
Dampak dari pembiaran ini tidak lagi sekadar menghambat perjalanan, melainkan mengancam keselamatan jiwa. Pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah yang melintas menggunakan sepeda motor, kerap dilaporkan terperosok dan tercebur ke dalam lubang yang tertutup banjir luapan parit. Sektor pendidikan generasi muda secara langsung dikorbankan demi kelambanan birokrasi.
Dari dimensi ekonomi, jalan lintas ini memegang peranan strategis dalam mobilisasi hasil pertanian daerah. Mayoritas penduduk Huta Bayu Raja yang menggantungkan hidup sebagai petani sawit dan padi kini harus memikul beban kerugian ekonomi masif. Proses distribusi komoditas pangan sering kali mengalami stagnasi akibat armada pengangkut yang terjebak lumpur, memicu pembengkakan biaya logistik di tengah lesunya stabilitas harga pasar.
Kontradiksi Kewajiban Konstitusi dan Hak Pelayanan Publik
http://Bupati Simalungun apa tutup mata ia untuk Simalungun bawahMasyarakat setempat menyuarakan kritik intelektual yang menuntut keadilan bernegara. Terdapat anomali moral dan hukum yang dirasakan warga: pemerintah bertindak sangat progresif dan tegas dalam menagih kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun di sisi lain bertindak regresif dan terkesan menutup mata terhadap hak dasar warga atas infrastruktur yang layak.
Ketimpangan ini memicu perdebatan mengenai asas kepatutan tata kelola pemerintahan daerah. Secara hukum positif, pembiaran jalan rusak yang berlarut-larut hingga mengakibatkan kecelakaan dan hambatan ekonomi merupakan pelanggaran nyata terhadap amanat konstitusi pelayanan publik serta undang-undang keselamatan transportasi jalan yang berlaku.
Warga Nagori Raja Maligas mendesak Bupati Simalungun dan jajaran kedinasan terkait untuk segera turun dari zona nyaman meja birokrasi dan meninjau langsung realitas darurat di lapangan. Masyarakat tidak lagi membutuhkan janji-janji politik normatif ataupun pengalihan wewenang anggaran, melainkan aksi konkret pengaspalan permanen demi memulihkan hak hidup dan martabat ekonomi warga yang telah dirampas oleh kelalaian infrastruktur selama bertahun-tahun.