SIMALUNGUN
Kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Simalungun kembali menuai kritik tajam dari masyarakat. Jalan lintas Raja Maligas di Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun dilaporkan hancur lebur dan sudah puluhan tahun tidak mendapatkan perbaikan dari pihak pemerintah. Hingga saat ini, tindakan nyata dari Bupati Simalungun belum menunjukkan tanda-tanda akan adanya pembenahan, sehingga memicu keresahan mendalam bagi warga setempat.
Kerusakan jalan yang dibiarkan berlarut-larut ini dinilai sangat ironis. Warga mengeluhkan bahwa meskipun fasilitas jalan umum rusak parah dan telantar, kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu dipungut tiap tahunnya tanpa pernah ada penundaan. Warga merasa hak mereka untuk mendapatkan akses jalan yang layak telah diabaikan oleh pemerintah daerah.
Dampak dari hancurnya jalan ini sangat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat:
• Keselamatan Anak Sekolah Terancam: Genangan air yang menutupi lubang-lubang dalam sering mengecoh pengguna jalan. Sudah banyak anak sekolah yang menjadi korban, tergelincir, hingga terjatuh ke dalam kubangan air saat melintas setiap harinya.
• Aktivitas Pertanian Terhambat: Akses jalan yang berlubang dalam membuat perjalanan para petani untuk mengangkut hasil bumi menjadi sangat sulit, meningkatkan biaya logistik, dan memperlambat perputaran ekonomi desa.
Jerat Sanksi Hukum Kelalaian Pemerintah
Pembiaran jalan rusak yang menimbulkan korban sebenarnya memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2026 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), penyelenggara jalan tidak bisa lepas tangan:
• Kewajiban Pemerintah (Pasal 24): Penyelenggara jalan (dalam hal ini tingkat Kabupaten oleh Bupati) wajib segera memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jika perbaikan belum dapat dilakukan, mereka wajib memasang rambu atau tanda peringatan di lokasi jalan rusak tersebut.
• Sanksi Pidana (Pasal 273): Jika kelalaian dalam memperbaiki jalan atau memasang rambu terbukti menyebabkan kecelakaan, penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan:
• Luka ringan: Penjara paling lama 6 bulan atau denda.
• Luka berat: Penjara paling lama 1 tahun atau denda.
• Meninggal dunia: Penjara paling lama 5 tahun dan denda ratusan juta rupiah.
Masyarakat Kecamatan Hutabayu Raja sangat berharap agar pintu hati pak Bupati Simalungun terbuka untuk langsung memantau lokasi. Warga mendesak kepedulian nyata dari pemerintahan daerah dan Gubernur agar segera mengalokasikan anggaran perbaikan sebelum infrastruktur yang kupak-kapik ini memakan lebih banyak korban jiwa.
Reporter/Redaksi :M. Siahaan
Tinggalkan Balasan