Simalungun.
Dihari ini Sabtu 26/9/2026 ada laporan dari masyarakat siranggigit kecamatan hutabayu raja,kabupaten Simalungun masalah bantuan beras raskin hanya dapat 10 kilo per rumah tangga seharusnya lebih yang di perkira dari pemerintahan jadi mohon untuk dari pihak kepdes siranggigit inisial ( H.marpaung)di tempat melihat warga setempat yang layak untuk mendapatkan beras bantuan dari pemerintahan Simalungun sekitarnya.
Awak media timsus88 ingin tau apa alasan bisa ada Permainan pembagian raskin untuk masyarakat sendiri.mohon perintah melakukan pengecekan buat kepdes yang merugikan masyarat lemah.
Tindakan kepala desa (Kades) yang melakukan penipuan atau penyimpangan dalam pembagian beras miskin (raskin/rastra/bansos beras) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berikut adalah dasar hukum dan konsekuensi yuridis bagi oknum kepala desa yang melakukan tindakan tersebut:
1. UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)Bantuan raskin atau bansos beras merupakan program pemerintah yang dibiayai oleh keuangan negara. Jika kepala desa memotong jatah, menjual secara ilegal, atau mengalokasikan tidak sesuai aturan untuk keuntungan pribadi/kelompok, tindakan tersebut masuk dalam kategori korupsi:Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: Mengatur tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.Pasal 3 UU Tipikor: Mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Selain UU Tipikor, tindakan curang atau penggelapan logistik bantuan dapat dijerat pasal pidana umum/khusus dalam KUHP:Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP / Pasal 488 UU 1/2023): Jika kepala desa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggelapkan atau menyimpan barang (beras) yang dipercayakan kepadanya karena jabatan.Penipuan (Pasal 378 KUHP / Pasal 492 UU 1/2023): Jika kepala desa menggunakan tipu muslihat, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan masyarakat membayar uang tebusan secara ilegal atau mengambil hak masyarakat.
3. Sanksi Administrasi berdasarkan UU DesaBerdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kepala desa dilarang keras menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, serta merugikan kepentingan umum:Pasal 40 dan Pasal 41 UU Desa: Kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati/Wali Kota.Jika pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), kepala desa tersebut akan diberhentikan secara tetap.
Titik utama laporan ada pengancaman buat masyarakat kalau ada keberatan tidak akan dapat bantuan ujar dari kepdes si tempat.
Laporan: dari masyarakat setempathttp://Diberitakan ada kejanggalan terhadap kepdes di tempat
Tinggalkan Balasan