AEK NABARA LABUHAN BATU
SMA Negeri 1 Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pendidikan 06 N-6 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, menjadi sorotan publik ,15/10/26
Sekolah berakreditasi A yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Samuel Marpaung tersebut diduga selama dua tahun terakhir tidak wajib masuk sekolah.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Sekolah Dewi Lawati Ritonga, S.Pd., M.Pd kepada media ini.
Menurut Dewi, selama dua tahun terakhir kepala sekolah tidak wajib masuk karena tugas manajerial murni menggantikan tugas yang dibutuhkan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Labuhanbatu selama empat hari.
“Yang dimana Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulingga, S.STP., M.Si akan datang ke Labuhanbatu untuk melakukan tugas, Pak Samuel Marpaung ditunjuk untuk meng-handle kegiatan Kepala Dinas,” tuturnya.
Di sisi lain, media ini mempertanyakan sejauh mana surat yang dilayangkan ke sekolah dan meminta jawaban konfirmasi. Sangat disayangkan, surat tersebut tidak mendapatkan jawaban.
Wakil kepala sekolah menyampaikan surat tersebut sudah diberikan kepada kepala sekolah, namun saat diminta disposisi surat tidak ada. Muncul dugaan sementara wakil kepala sekolah tersebut tidak menyampaikan surat konfirmasi LSM.
Media ini pun mencoba melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah via telepon WhatsApp ke nomor 0813-7415-xxxx, namun hingga berita ini diturunkan tidak mendapatkan jawaban.
Dugaan Penyelewengan Dana BOS
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024-2025, baik secara administrasi maupun belanja modal yang diduga melibatkan kerjasama dengan bendahara dan wakil kepala sekolah.
Adapun rincian penggunaan dana BOS yang menjadi sorotan adalah sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2024 – Tahap 1
Jumlah dana: Rp 596.800.000
Jumlah siswa penerima: 746 siswa
Tanggal pencairan: 18 Januari 2024
Rincian: Penerimaan Peserta Didik Baru Rp 9.010.000, Pengembangan Perpustakaan Rp 127.807.400, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp 30.974.000, Asesmen/Evaluasi Rp 40.827.800, Administrasi Sekolah Rp 135.572.900, Pengembangan Profesi Guru Rp 32.280.000, Langganan Daya dan Jasa Rp 13.542.900, Pemeliharaan Sarpras Rp 71.935.000, Alat Multimedia Rp 7.650.000, Pembayaran Honor Rp 127.200.000.
2. Tahun Anggaran 2024 – Tahap 2
Jumlah dana: Rp 596.800.000
Tanggal pencairan: 12 Agustus 2024
Rincian: Pengembangan Perpustakaan Rp 190.990.800, Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp 88.472.800, Asesmen Rp 18.274.000, Administrasi Rp 58.073.500, Pengembangan Profesi Guru Rp 16.200.000, Langganan Daya dan Jasa Rp 13.542.900, Pemeliharaan Sarpras Rp 59.046.000, Alat Multimedia Rp 25.000.000, Pembayaran Honor Rp 127.200.000.
3. Tahun Anggaran 2025 – Tahap 1
Jumlah dana: Rp 606.400.000
Jumlah siswa penerima: 758 siswa
Tanggal pencairan: 22 Januari 2025
Rincian: PPDB Rp 9.010.000, Pengembangan Perpustakaan Rp 159.439.000, Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp 18.645.000, Asesmen Rp 40.827.800, Administrasi Rp 65.990.500, Pengembangan Profesi Guru Rp 32.280.000, Langganan Daya dan Jasa Rp 16.734.600, Pemeliharaan Sarpras Rp 62.965.000, Alat Multimedia Rp 78.720.000, Honor Rp 117.600.000.
4. Tahun Anggaran 2025 – Tahap 2
Jumlah dana: Rp 606.400.000
Tanggal pencairan: 27 Agustus 2025
Rincian: Pengembangan Perpustakaan Rp 115.835.000, Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Rp 45.060.200, Asesmen Rp 31.548.000, Administrasi Rp 65.949.500, Pengembangan Profesi Guru Rp 16.785.968, Langganan Daya dan Jasa Rp 16.734.600, Pemeliharaan Sarpras Rp 208.574.832, Alat Multimedia Rp 7.500.000, Honor Rp 102.600.000.
Terkait hal ini, Jepri selaku perwakilan LSM yang melayangkan surat konfirmasi mengungkapkan kekecewaannya kepada media.
Ia meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulingga untuk mengevaluasi kepala sekolah yang jarang masuk dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
“Surat tidak kunjung dibalas sampai enam bulan.D.simamora
Tinggalkan Balasan