TAPANULI TENGAH
Penangkapan oknum berinisial S. Sitompul alias Saiful Sitompul oleh jajaran Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) terkait dugaan pengangkutan BBM bersubsidi menuai sorotan. Tersangka yang sempat diamankan, kini dikabarkan tidak lagi ditahan setelah adanya penangguhan penahanan dari penyidik.
Penangkapan dilakukan pada Minggu, 25 Oktober 2026, sekitar pukul 04.00 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, S. Sitompul diamankan saat mengangkut BBM bersubsidi menggunakan mobil Mitsubishi di wilayah Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dalam penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa jerigen berisi BBM jenis Pertalite dan tabung LPG 3 kilogram yang diduga akan diperjualbelikan kembali.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
Penyidik Akui Ada Penangguhan
Kepada media ini, pihak penyidik mengungkapkan telah melakukan penangguhan penahanan terhadap pelaku.
Penyidik dalam perkara ini disebut bernama Angiat Simorangkir.
Namun, hingga berita ini ditulis, pihak Polres Tapteng belum menyampaikan alasan yang rinci dan terbuka kepada publik, mengapa penangguhan tersebut diberikan, apa dasar hukumnya, siapa penjaminnya, dan apa kewajiban yang harus dipenuhi tersangka selama penangguhan.
“Kami hanya diberitahu sudah ditangguhkan. Alasannya tidak dijelaskan secara tepat,” ujar sumber media ini.
Kondisi ini memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa penanganan perkara tersebut terkesan “tangkap lepas” — ditangkap, lalu dilepas tanpa kejelasan proses hukum lanjutan.
Tangkap Lepas Bukan Istilah Hukum
Secara hukum, tidak ada istilah “tangkap lepas” dalam KUHAP maupun UU Migas.
Yang dikenal adalah:
1. Tidak dilakukan penahanan oleh penyidik karena alasan subjektif / objektif tidak terpenuhi. 2. Penangguhan penahanan atas permohonan tersangka / kuasa hukum, dengan atau tanpa jaminan orang / uang, dengan syarat wajib lapor dan tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak menghilangkan barang bukti.
Penangguhan penahanan sendiri diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan bukan berarti perkara berhenti, dan bukan berarti tersangka dinyatakan bebas / tidak bersalah.
Yang menjadi pertanyaan publik adalah: apakah penangguhan dalam perkara ini sudah sesuai prosedur, sudah ada surat resmi, sudah ada penjamin, dan apakah tersangka tetap menjalani wajib lapor?
Polres Tapteng Belum Beri Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya meminta klarifikasi resmi kepada Kasat Reskrim Polres Tapteng dan penyidik Angiat Simorangkir terkait:
1. Benarkah telah diterbitkan surat penangguhan penahanan untuk tersangka S. Sitompul? 2. Tanggal berapa surat penangguhan itu diterbitkan? 3. Siapa penjaminnya? 4. Apa pertimbangan penyidik memberikan penangguhan? 5. Apakah berkas perkara sudah dikirim ke Kejaksaan (SPDP / P-21) atau masih di tahap penyidikan?
Apabila pihak Polres Tapteng memberikan klarifikasi, media ini akan memuatnya sebagai hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat berharap Polres Tapteng transparan dalam penanganan perkara migas ini, agar tidak muncul anggapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta agar praktik penimbunan / penyalahgunaan BBM subsidi di Tapteng benar-benar diberantas.
Reporter:S.pasaribu
Tinggalkan Balasan