Dugaan Kongkalikong BBM Bersubsidi di SPBU Aek Loba: Jerigen 35 Liter Melenggang, Pengawas Pertamina “Membisu” dan Sulit Ditemui

 Praktek penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga kuat masih subur terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Aek Loba. Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan dari kontrol sosial, SPBU tersebut disinyalir secara bebas “bermain” melayani pembelian minyak menggunakan jerigen berkapasitas 35 liter, yang diduga kuat untuk kepentingan komersial ataupun penimbunan ilegal.

Ironisnya, ketika praktik yang mencederai hak keadilan energi masyarakat ini hendak dikonfirmasi, pihak pengawas Pertamina maupun manajemen SPBU terkesan sengaja menghindar dan sangat sulit untuk ditemui. Fenomena ini memicu pertanyaan besar publik: sejauh mana fungsi pengawasan internal Pertamina bekerja? Atau, apakah ada pembiaran yang terstruktur?

Pelanggaran Aturan yang Kasat Mata
Aktivitas pengisian BBM ke dalam puluhan jerigen berukuran 35 liter di SPBU Aek Loba terpantau dilakukan secara terbuka. Praktik ini jelas menabrak aturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta regulasi turunan mengenai pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi. Keberadaan jerigen-jerigen jumbo ini secara otomatis memotong jatah masyarakat kecil dan para pengendara yang berhak mendapatkan BBM secara adil.

Secara intelektual hukum, SPBU bukanlah agen penyalur eceran bebas untuk wadah non-standar kendaraan tanpa izin khusus. Praktik ini disinyalir sengaja dipertahankan demi meraup keuntungan pribadi (margin ilegal) dari para spekulan.

Bungkamnya Pengawas: Indikasi Lemahnya Integritas
Yang paling disayangkan dari temuan ini adalah hilangnya fungsi kontrol dari pihak pengawas regional Pertamina maupun pimpinan SPBU setempat. Berulang kali jurnalis dan elemen masyarakat berupaya melakukan konfirmasi demi perimbangan berita (cover both sides), namun ruang komunikasi selalu tertutup. Pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi di tangki-tangki SPBU tersebut selalu tidak berada di tempat atau enggan memberikan penjelasan.

Sikap abai dan menghindar dari pengawas ini memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat. Sebagai korporasi negara yang mengusung nilai Good Corporate Governance (GCG), bungkamnya otoritas pengawas di SPBU Aek Loba mengindikasikan adanya kelemahan integritas atau bahkan potensi “main mata” dengan para oknum operator.

Masyarakat Menuntut Tindakan Tegas
Masyarakat dan lembaga kontrol sosial mendesak PT Pertamina (Persero) Patra Niaga serta aparat penegak hukum (Polri) untuk segera turun tangan. Harus ada audit investigatif menyeluruh terhadap manajemen SPBU Aek Loba, termasuk sanksi tegas berupa skorsing pasokan hingga pencabutan izin usaha jika terbukti melakukan pelanggaran sistemik.

Hukum tidak boleh tumpul ke atas. Ketika hak masyarakat kecil dirampas oleh praktik mafia jerigen, negara melalui aparatnya harus hadir memberikan keadilan hukum yang nyata dan transparan.